LPTK Dorong Peningkatkan Mutu Pendidikan

Kamis, 20/11/2008 04:41 WIB
LPTK Dorong Peningkatkan Mutu Pendidikan
Gede Suardana - detikNews

Denpasar - Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) meminta dukungan politik, ekonomi, dan hukum dari pemerintah dan legislatif untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi LPTK se-Indonesia Prof. Dr. H. Sunaryo
Kartadinata usai penutupan Konferensi Nasional Pendidikan (Konaspi)
ke-6 di hotel Aston, Denpasar, Rabu (19/11/2008).

Sunaryo mengatakan LTPK akan mengawal sistem pendidikan nasional dengan membuka kases luas bagi seluruh masyarakat. "LPTK siap dan bertanggungjawab menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional," katanya.

Salah satu dorongan LPTK untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik
adalah dengan meningkatkan kualifikasi guru serta sertifikasi.
Di Indonesia, terdapat sebanyak 2,6 juta guru yang tersebar di berbagai daerah. Sebanyak 1,6 juta guru belum memiliki kualifikasi S-1.

Targetnya, 10 tahun kedepan, semua guru telah berkualifikasi S-1. LPTK juga meminta kuantitas sertifikasi guru per tahun ditingkatkan. Saat ini, setifikasi mencapai 200 ribu guru per tahun.

"Kewajiban pemerintah adalah memberikan hak (tunjangan) guru yang telah memiliki
sertifikasi sedangkan guru terus meningkatkan kinerja yang bermutu," ujar
Sunaryo.

LPTK juga meminta kepada pemerintah agar menaikkan anggarannya sebesar 100
persen untuk mencapai standar minimal LPTK. "Seiring kenaikan anggaran
pendidikan mencapai 20 persen, tidak ada kenaikan anggaran yang berarti bagi
LPTK," tandasnya.
(gds/rdf)

Hampir 40 Persen Guru Tak Lulus Sertifikasi

Penyebabnya, guru jarang menulis buku serta jarang melakukan penelitian dan pelatihan.

SEMARANG - Sekitar 4.700 guru dari sekitar 12.400 pengajar yang ikut dalam program sertifikasi guru Rayon II Jawa Tengah dinyatakan gagal memperoleh sertifikat. Sertifikasi itu untuk menguji kompetensi guru dalam berbagai bidang pelajaran. "Yang lulus hanya 61,5 persen," ujar Ketua Lembaga Pengembangan dan Profesi Universitas Negeri Semarang, Sugiyo, kemarin.

Peserta sertifikasi itu berasal dari 19 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penilaian terhadap portofolio guru berlangsung sejak akhir Agustus hingga 1 Oktober lalu. Guru yang lulus sertifikasi pada tahun ini didominasi oleh guru sekolah dasar. "Persentasenya sekitar 80 persen," tutur Sugiyo.

Menurut Sugiyo, ketidaklulusan itu terutama karena guru belum memenuhi unsur pengembangan profesi dan prestasi. "Guru masih jarang menulis buku, melakukan penelitian atau riset dan pelatihan," katanya. Sedangkan unsur portofolio lain banyak yang sudah terpenuhi, misalnya syarat gelar sarjana, kualifikasi akademik, dan pengalaman pengajar.

Guru yang lulus, kata Sugiyo, berhak memperoleh sertifikat pendidikan dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Sedangkan guru yang tidak lulus bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan mengikuti ujian. Jika lulus, guru akan memperoleh sertifikat pendidik. Bagi yang tidak lulus, mereka masih diberi kesempatan mengikuti program ulang sertifikasi hingga dua kali dengan tenggang waktu dua pekan.

Sugiyo menjelaskan, untuk lulus dalam sertifikasi, guru harus mengisi portofolio yang terdiri atas 10 komponen agar bisa meraih skor minimal 850. Portofolio itu merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan aktivitas dan kompetensi guru.

Sugiyo membantah dugaan tentang banyaknya bukti portofolio yang palsu. "Kecurigaan seperti itu memang ada," ujarnya. Tapi, kata dia, panitia sertifikasi semaksimal mungkin menilai portofolio secara profesional. Selain itu, Dinas Pendidikan di daerah harus intens melakukan sosialisasi kepada guru agar tidak sembarangan memasukkan berkas portofolio dalam program sertifikasi.

Lukman, guru yang tak lulus sertifikasi, mengaku dirinya memang tidak aktif berorganisasi, melakukan pelatihan, ataupun penelitian. "Sudah sibuk urusan keluarga," kata guru Madrasah Tsanawiyah Walisongo di Pemalang itu kemarin. Menurut Lukman, ia mengikuti program sertifikasi agar bisa mendapatkan gaji tambahan di luar gaji pokok.

Departemen Pendidikan Nasional memberi mandat kepada Universitas Negeri Semarang untuk menyeleksi portofolio guru di 19 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang mengikuti ujian sertifikasi. Universitas itu mendapat kuota sertifikasi sebanyak 13.306 ribu.

Tapi kuota itu tak terpenuhi. Hanya 12.412 guru yang memasukkan berkas portofolionya. "Universitas Negeri Semarang meminta guru di daerah segera mengikuti program sertifikasi ini," kata Sugiyo. ROFIUDDIN

(Sumber: Koran Tempo)